Memahami Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018


Tahun 2018 kemarin menjadi salah satu tahun yang panas untuk pemerintah DKI. Selain ditinggalkannya oleh Wakil Gubernur, Sandiaga Uno yang memutuskan untuk melaju menjadi calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto. Gubernur DKI yaitu Anies Baswedan memberikan peraturan dan memutuskan mengeluarkannya pada tahun yang sama. Sontak banyak masyarakat yang memberikan respon baik pro maupun kontra.

Peraturan Gubernur ini bukan tidak berdasar, karena setelah adanya PerMenPUPR nomor 23 tahun 2018 ini, ternyata menunjukan banyak sekali pasal baru dan lebih detail dibandingkaan dengan peraturan yang ada sebelumnya. Ditambah dengan melihat acuan peraturan tentang perlindungan konsumen (UU no.8 th.1999), peraturan ini terkesan agak condong berpihak kepada Pemilik sarusun yang membeli unit dari Pengembang.

Isi Peraturan Gubernur 

Sebenarnya banyak yang belum mengetahui, apakah isi dari peraturan gubernur yang memang menimbulkan kontroversi diantara masyarakat Jakarta. 

“Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 28 ayat (7) Pergub 132 Tahun 2018, bahwa dalam pengambilan keputusan pemilihan Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap nama Pemilik Sarusun hanya berhak memberikan 1 (satu) suara walaupun memiliki lebih dari satu sarusun.” Bisa dikatakan bahwa PerGub 132 tahun 2018 ini benar-benar memfokuskan pada hak izin bangunan rusun dan kelayakannya untuk masyarakat di Jakarta. 

Sedangkan dalam PerMenPUPR tersebut tercantum juga 3 hal yang berkaitan dengan peraturan diatas yaitu ; dibuatnya akta kerja-sama dalam pembangunan rumah susun secara bertahap, yaitu maksimal 3 tahun untuk setiap tahapannya, antara Pengembang dengan PPPSRS yang telah ada (pasal 95). Hal ini untuk menghindari adanya potensi konflik dikemudian hari bila lahan yang menyatu dibiarkan kosong dalam waktu lama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *